Israel menghadapi ketegangan politik yang terus berkembang

En bref

• Israel memasuki fase ketegangan yang memadukan perang berkepanjangan, krisis kepercayaan, dan pertarungan arah politik domestik.
• Desakan agar pemerintahan membuat kesepakatan sandera memicu protes dan unjuk rasa besar, sementara koalisi menghadapi tarik-menarik antara kubu garis keras dan suara moderat.
• Tekanan internasional meningkat: sebagian sekutu Eropa menggeser posisi, diskusi pengakuan negara Palestina mencuat, dan forum multilateral menuntut jalur two-state solution.
• Dinamika global—energi, perdagangan, dan teknologi—membentuk kalkulasi strategis, termasuk cara Israel membaca risiko isolasi dan ketergantungan pada AS.
• Di tingkat akar rumput, masyarakat Israel terbelah: soal keamanan, identitas religius-sekuler, beban ekonomi, dan masa depan demokrasi.

Di Israel, perang yang memanjang tidak hanya memakan biaya militer dan diplomatik, tetapi juga menggerus fondasi konsensus politik yang selama ini menjadi penyangga negara itu ketika menghadapi krisis. Serangan 7 Oktober 2023 mengguncang rasa aman publik dan meruntuhkan keyakinan bahwa “status quo” bisa dipertahankan tanpa konsekuensi besar. Setelahnya, respons militer di Gaza menyeret Israel ke pusaran kontroversi internasional: tuduhan pelanggaran berat hukum humaniter, perdebatan tentang proporsionalitas, serta tuntutan akses bantuan. Pada saat yang sama, mesin politik domestik bekerja tanpa henti—koalisi rapuh, persaingan faksi, dan kebutuhan mempertahankan kekuasaan—membuat keputusan strategis sering terlihat seperti negosiasi internal yang tak selesai. Di jalanan Tel Aviv, keluarga sandera, veteran, dan aktivis sipil bergantian memenuhi ruang publik, menuntut arah yang lebih jelas: apakah prioritas utama pembebasan sandera, penghentian perang, atau “kemenangan total”? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelindan dengan isu yang lebih lama: hubungan negara dengan agama, masa depan peradilan, dan definisi Israel sebagai negara Yahudi sekaligus demokratis. Di bawah tekanan yang menumpuk, “ketegangan politik yang terus berkembang” bukan lagi frasa abstrak, melainkan pengalaman harian yang dirasakan masyarakat.

Ketegangan politik Israel setelah 7 Oktober: krisis kepercayaan, keamanan, dan arah pemerintahan

Guncangan terbesar bagi Israel dalam beberapa dekade terakhir muncul ketika serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 menembus rasa aman yang selama ini dianggap sebagai “aset nasional”. Dampaknya bukan sekadar jumlah korban dan sandera, tetapi juga pukulan psikologis terhadap keyakinan publik bahwa institusi keamanan selalu siap. Dari titik itu, ketegangan bergerak ke arena politik: siapa yang bertanggung jawab, siapa yang gagal membaca ancaman, dan apakah struktur pengambilan keputusan di level kabinet perang benar-benar efektif.

Di banyak keluarga, pertanyaan itu terasa personal. Bayangkan sebuah keluarga fiktif di Ashkelon: ayahnya seorang cadangan militer, ibunya bekerja di sektor layanan, dan anak mereka kuliah di Tel Aviv. Mereka bukan aktivis, tetapi perang membuat mereka harus menimbang ulang segala hal—dari keamanan rumah hingga masa depan pendidikan. Ketika pernyataan pemerintah berubah-ubah, ketidakpastian berkembang menjadi kecurigaan. Masyarakat mulai membaca setiap kebijakan bukan hanya sebagai strategi negara, melainkan juga sebagai manuver koalisi.

Ketegangan makin tajam karena sebelum perang pun Israel sudah menghadapi perdebatan keras tentang perombakan peradilan. Isu itu mengubah diskusi publik menjadi pertarungan identitas: apakah Israel bergerak menjadi negara yang lebih religius-nasionalis atau mempertahankan model yang lebih sekuler-liberal. Setelah perang, perdebatan itu tidak menghilang; ia hanya berganti pakaian, menyusup melalui pertanyaan tentang aturan perang, perlindungan hak sipil, dan batas kekuasaan eksekutif. Dalam situasi seperti ini, perang tidak “menyatukan” secara otomatis—justru membuka luka lama yang belum sembuh.

Di sisi kebijakan, perang berkepanjangan menimbulkan dilema: pendekatan militer penuh untuk “menyelesaikan masalah Gaza” telah diuji dalam berbagai operasi besar di masa lalu dan tidak selalu menghasilkan perubahan politik yang stabil. Banyak analis menilai bahwa menghancurkan infrastruktur lawan belum tentu mengakhiri ideologi atau jaringan sosialnya. Ketika tujuan perang didefinisikan luas—melenyapkan kemampuan militer, membentuk tatanan baru, sekaligus menjaga citra deterrence—maka ukuran “kemenangan” menjadi kabur. Kekaburan ini memperbesar ruang saling menyalahkan di dalam pemerintahan.

Selain itu, kebijakan keras terhadap wilayah pendudukan dan wacana aneksasi oleh sebagian politisi garis kanan menciptakan ketegangan baru: di satu sisi mengonsolidasikan basis koalisi, di sisi lain memperbesar risiko isolasi global. Dalam percakapan publik, ini sering muncul sebagai pertanyaan retoris: apakah langkah yang memuaskan mitra koalisi hari ini akan menjadi beban strategis besok? Ketika negara-negara besar dan institusi internasional meningkatkan sorotan, setiap keputusan domestik mendapat gema global.

Untuk memahami konteks global yang menekan keputusan Israel, pembaca dapat melihat bagaimana isu-isu lintas negara—seperti krisis sumber daya—mempengaruhi stabilitas kawasan. Misalnya, dinamika krisis air di Timur Tengah memperlihatkan bahwa keamanan bukan hanya soal roket atau perbatasan, tetapi juga ketahanan sipil, logistik, dan diplomasi. Ketika sumber daya makin terbatas, konflik menjadi lebih mudah menyala, sementara ruang kompromi menyempit.

Pada akhirnya, krisis pasca-7 Oktober memaksa Israel menatap cermin: keamanan yang rapuh menggerakkan tuntutan perubahan, tetapi perubahan itu sendiri menjadi ajang perebutan kuasa. Inilah bahan bakar utama ketegangan politik yang terus bertambah, dan ia tidak akan mereda hanya dengan retorika kemenangan.

Gelombang protes dan unjuk rasa: sandera, legitimasi, dan polarisasi masyarakat Israel

Dalam beberapa bulan terakhir, protes dan unjuk rasa menjadi barometer paling jujur dari suasana batin masyarakat. Demonstrasi besar—puluhan ribu orang di pusat kota—mencerminkan kombinasi emosi: ketakutan, marah, lelah, dan rasa ditinggalkan. Tuntutan yang paling konsisten adalah dorongan agar pemerintahan menutup kesepakatan untuk memulangkan sandera, sekalipun itu berarti kompromi yang tidak populer di kalangan faksi garis keras.

Fenomena ini menarik karena mengubah peta solidaritas. Biasanya, isu keamanan membuat publik “mengunci barisan”. Namun kali ini, keluarga sandera dan para pendukungnya menempatkan negara dalam posisi dilematis: jika operasi militer berlanjut tanpa hasil nyata bagi sandera, pemerintah dinilai gagal menjaga warganya; jika pemerintah bernegosiasi, ia dituduh melemahkan deterrence. Dalam politik domestik, dilema itu menjadi komoditas: lawan menuding penguasa tidak kompeten, sementara pendukung garis kanan menekan agar perang tidak dihentikan sebelum tujuan maksimal tercapai.

Di lapangan, demonstrasi juga memunculkan koalisi sosial yang tidak selalu sejalan dalam isu lain. Ada kelompok yang sebelumnya aktif menolak reformasi peradilan, kini berdiri berdampingan dengan keluarga tentara cadangan yang menuntut rotasi penugasan lebih manusiawi. Ada juga suara dari pengusaha kecil yang bisnisnya terpukul karena ketidakpastian, mengaitkan perang dengan daya beli, harga barang, dan pariwisata. Semua ini memperlihatkan bahwa konflik bukan hanya persoalan militer, melainkan krisis tata kelola.

Polarisasi muncul ketika protes dianggap “mengganggu perang”. Sebagian politisi menggunakan bahasa moral: mengkritik pemerintah sama dengan melemahkan negara. Di sisi lain, demonstran mengklaim mereka justru menyelamatkan negara dari keputusan yang sembrono. Di sinilah ketegangan identitas bekerja. Sebuah negara bisa bertahan dari serangan eksternal, tetapi rapuh ketika sesama warga tidak lagi percaya bahwa institusi bertindak demi kepentingan umum.

Perkembangan teknologi keamanan memperumit suasana. Banyak negara sedang memperdebatkan penggunaan AI untuk pengawasan ruang publik, dan Israel pun tidak hidup dalam ruang hampa tren global. Diskursus tentang kamera, analitik wajah, dan pelacakan massa sering muncul bersamaan dengan kekhawatiran kebebasan sipil. Pembaca yang ingin melihat bagaimana Eropa mendiskusikan dilema serupa dapat menengok bahasan tentang pengawasan AI di Uni Eropa atau contoh praktis seperti bodycam polisi berbasis AI. Ketika alat pengawasan makin canggih, pertanyaannya bukan hanya “apakah efektif”, tetapi juga “siapa yang mengawasi pengawas?”.

Di Israel, pertanyaan itu sangat sensitif karena pengalaman panjang ancaman keamanan. Namun, justru karena ancaman itu nyata, debat tentang batas kewenangan menjadi penting. Protes bukan sekadar kerumunan; ia adalah mekanisme sosial untuk menegosiasikan ulang kontrak antara warga dan negara. Jika protes dibungkam, ketidakpuasan bisa berpindah bentuk: apatisme, emigrasi, atau radikalisasi politik.

Gelombang demonstrasi juga memberi sinyal menjelang siklus pemilihan berikutnya. Partai-partai membaca jalanan sebagai survei hidup: siapa yang mampu menawarkan “jalan keluar” tanpa mengorbankan identitas ideologis. Di tengah kebisingan slogan, ada satu insight yang bertahan: dalam demokrasi yang tertekan konflik, legitimasi tidak bisa dipaksakan—ia harus dirawat, terutama ketika keputusan menyangkut nyawa.

Tekanan internasional bukan lagi suara latar; ia menjadi faktor yang memengaruhi kalkulasi harian kabinet dan opini publik. Setelah fase awal simpati pasca-7 Oktober, banyak negara mulai menilai ulang dukungannya ketika kerusakan sipil, korban, dan pembatasan bantuan kemanusiaan terus menjadi berita utama. Perdebatan di lembaga internasional—termasuk proses hukum dan penyelidikan—menciptakan rasa bahwa Israel tidak hanya berhadapan dengan musuh di lapangan, tetapi juga dengan pengadilan opini global.

Tekanan internasional dan pergeseran sekutu: pengakuan negara Palestina, forum PBB, dan biaya isolasi

Panggung global memperlihatkan perubahan nada. Beberapa pemimpin Eropa membuka wacana pengakuan negara Palestina atau mengaitkannya dengan syarat penghentian perang, akses bantuan, serta komitmen pada konsep dua negara. Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang kosong: ia lahir dari kombinasi tekanan publik, laporan lembaga kemanusiaan, dinamika pemilu domestik negara-negara Barat, dan kebutuhan menjaga reputasi tatanan internasional berbasis aturan.

Israel menghadapi dilema klasik: semakin keras menolak tekanan, semakin besar risiko kehilangan ruang manuver diplomatik; namun semakin terbuka pada konsesi, semakin rapuh koalisi domestik. Dalam praktiknya, langkah-langkah simbolik seperti konferensi internasional tentang masa depan Palestina—meski tidak selalu menghasilkan implementasi cepat—menciptakan “kerangka legitimasi” baru. Kerangka itu dapat memengaruhi keputusan investor, hubungan pertahanan, hingga kerja sama riset.

Di Washington, dukungan terhadap kebijakan perang juga mengalami fluktuasi, dipengaruhi opini publik dan dinamika kongres. Ketika survei menunjukkan dukungan menurun, politisi membaca risiko elektoral. Ini relevan karena bantuan militer dan perlindungan diplomatik AS adalah salah satu pilar ketahanan Israel di forum global. Jika pilar itu goyah, dampaknya terasa hingga ke Tel Aviv: dari harga premi risiko hingga kalkulasi operasi militer.

Namun, tekanan tidak hanya datang dari Barat. Konstelasi global yang lebih multipolar—dengan penguatan BRICS dan mitra-mitra non-Barat—menciptakan alternatif aliansi bagi negara-negara Timur Tengah. Jika stabilitas kawasan dipandang lebih mungkin dicapai lewat kerja sama ekonomi-keamanan dengan Beijing atau Moskow, maka pengaruh tradisional Washington menyusut. Israel, yang selama ini diuntungkan oleh dominasi Barat, harus membaca ulang peta kekuatan.

Faktor geoekonomi mempertegas tekanan itu. Konflik memengaruhi rantai pasok dan harga energi. Saat harga minyak bergerak naik karena ketidakpastian regional, negara-negara importir akan memperbesar tuntutan stabilitas. Gambaran ini bisa dibaca lewat konteks lebih luas seperti kenaikan harga minyak dunia dan respons perlindungan konsumen. Ketika energi bergejolak, toleransi dunia terhadap perang yang tak berujung cenderung menurun.

Di Eropa sendiri, pemerintah menghadapi tekanan domestik yang berlapis: biaya hidup, migrasi, dan isu keamanan. Ketika pemimpin harus memilih prioritas, dukungan tanpa syarat pada Israel menjadi lebih sulit dipertahankan secara politik. Sebagai contoh, keresahan sosial-ekonomi di berbagai negara—seperti yang terlihat dalam diskusi tentang krisis biaya hidup Inggris—membuat kebijakan luar negeri yang “berisiko” semakin sensitif di mata pemilih. Artinya, kalkulasi dukungan pada Israel semakin terkait dengan agenda pemilihan di negara-negara sekutu.

Di level kebijakan, Israel perlu menimbang biaya isolasi: potensi pembatasan ekspor senjata dari beberapa negara, hambatan kerja sama akademik, hingga boikot simbolik. Meski banyak dari langkah itu tidak langsung melumpuhkan, akumulasi efeknya bisa mengubah persepsi jangka panjang: apakah Israel dipandang sebagai mitra stabil atau sumber ketidakpastian. Pada akhirnya, pergeseran sekutu sering dimulai dari perubahan bahasa, lalu berubah menjadi perubahan kebijakan nyata. Insight penutupnya jelas: ketika legitimasi internasional terkikis, ruang kebijakan domestik ikut menyempit.

Politik koalisi dan pertarungan arah negara: antara agenda aneksasi, reformasi institusi, dan logika pemilihan

Untuk memahami mengapa keputusan Israel tampak berputar-putar, kita perlu melihat anatomi koalisi. Sistem multipartai membuat pemerintahan sering bergantung pada partai-partai kecil yang memiliki agenda ideologis kuat. Dalam situasi perang, ketergantungan ini berubah menjadi tekanan terbuka: dukung agenda kami, atau koalisi runtuh. Dari sinilah lahir dinamika yang menonjol—dorongan memperluas kontrol wilayah, memperketat kebijakan keamanan internal, dan mempertahankan narasi “kemenangan” sebagai perekat politik.

Agenda aneksasi atau perluasan permukiman, misalnya, bukan hanya kebijakan teritorial; ia adalah sinyal identitas bagi basis tertentu. Namun sinyal itu dibaca dunia sebagai upaya mematikan kemungkinan negara Palestina yang layak. Dampaknya kembali ke domestik: partai moderat kehilangan ruang karena kompromi dianggap pengkhianatan, sementara garis keras merasa punya mandat moral. Ketika ini bertemu dengan isu reformasi peradilan, pertarungan menjadi eksistensial: siapa yang menentukan aturan main, dan apakah pengadilan masih mampu membatasi eksekutif.

Logika pemilihan memperkeruh situasi. Dalam demokrasi, pemimpin perang biasanya menginginkan momentum “rally around the flag”. Tetapi jika perang tidak memberi hasil yang bisa dipresentasikan sebagai keberhasilan, momentum berubah menjadi bumerang. Kasus keluarga sandera menjadi contoh paling nyata: setiap minggu tanpa kepastian menambah kemarahan publik, dan oposisi mendapatkan amunisi moral. Karena itu, kebijakan perang dapat dibaca sebagai strategi bertahan politik: memperpanjang konflik untuk menunda pertanggungjawaban, atau sebaliknya, mencari gencatan demi memulihkan legitimasi.

Di titik ini, menarik untuk melihat bagaimana negara lain menghadapi tekanan politik domestik ketika krisis berlapis muncul. Eropa, misalnya, bergulat dengan isu perumahan, migrasi, dan keamanan yang memicu polarisasi. Meski konteksnya berbeda, pelajarannya serupa: ketika negara berada dalam ketegangan, kebijakan publik mudah menjadi bahan bakar kampanye. Referensi seperti krisis perumahan Prancis menunjukkan bagaimana isu sosial dapat mempercepat perubahan peta elektoral, sesuatu yang juga terjadi di Israel ketika biaya perang dan beban cadangan militer menyentuh kehidupan sehari-hari.

Untuk merangkum tekanan yang bekerja pada koalisi, berikut tabel yang memetakan sumber tekanan dan konsekuensi politiknya.

Jika tabel itu terasa dingin, realitasnya jauh lebih emosional. Ketika tentara cadangan dipanggil berulang, keluarga mengalami kelelahan kolektif. Ketika anggaran bergeser ke pertahanan, layanan publik dirasakan menurun. Dalam konteks ini, slogan “demi keamanan” tidak lagi otomatis memadamkan kritik, karena keamanan dipahami sebagai sesuatu yang juga mencakup stabilitas sosial dan keadilan.

Insight yang menutup bagian ini: politik koalisi membuat keputusan strategis Israel sering mengikuti logika bertahan hidup pemerintah, bukan logika menyelesaikan konflik—dan selama dua logika itu tidak diselaraskan, ketegangan akan terus mengkristal.

Konflik berkepanjangan dan dampak sosial-ekonomi: ketahanan masyarakat, teknologi, dan risiko regional

Konflik yang panjang mengubah negara dari dalam. Dalam ekonomi, dampaknya tidak selalu spektakuler di permukaan, tetapi terasa dalam keputusan kecil: menunda investasi, menahan perekrutan, mengurangi belanja, atau pindah ke luar negeri. Banyak keluarga hidup dalam mode “sementara”, padahal perang menghapus batas antara sementara dan permanen. Ketika ketidakpastian menjadi norma, kesehatan mental kolektif ikut tertekan, dan ini memengaruhi produktivitas serta kohesi sosial.

Di Israel, sektor teknologi kerap disebut sebagai mesin pertumbuhan. Namun sektor ini juga sensitif terhadap citra internasional, mobilitas talenta, dan hubungan riset lintas negara. Jika kampus atau perusahaan menghadapi boikot, atau jika pekerja asing enggan tinggal dalam situasi perang, maka dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga simbolik: rasa bahwa negara makin terisolasi. Di dunia yang dipacu AI dan semikonduktor, ketergantungan pada rantai pasok global menjadi faktor strategis. Diskusi tentang perebutan chip AI—seperti dinamika ekspor chip AI dan kontrol teknologi—menggambarkan bahwa geopolitik kini juga berlangsung di laboratorium dan pusat data, bukan hanya di medan tempur.

Ketahanan sosial juga diuji oleh perpecahan identitas. Ketika sebagian warga merasa negara bergerak terlalu religius, sementara yang lain merasa negara harus lebih tegas mempertahankan karakter Yahudi, maka ruang kompromi menyempit. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas: bagaimana sebuah negara mempertahankan demokrasi di bawah tekanan keamanan? Bukan kebetulan jika banyak perdebatan publik berakhir pada isu institusi—pengadilan, media, militer, dan polisi—karena institusilah yang menentukan apakah konflik dikelola atau meledak.

Di level regional, risiko juga bertambah. Serangan lintas front, ancaman dari aktor non-negara, dan potensi eskalasi dengan Iran menciptakan ketidakpastian tambahan. Peristiwa konfrontasi singkat yang melibatkan serangan rudal dan respons pertahanan udara—yang pernah membuat sebagian wilayah perkotaan mengalami kerusakan—menjadi pengingat bahwa teknologi pertahanan tidak selalu kedap. Bahkan ketika kerugian pihak lawan lebih besar, kemampuan menembus pertahanan berlapis mengubah persepsi publik tentang invulnerabilitas.

Dinamika ini berkaitan dengan ekonomi kawasan: jalur logistik, pelabuhan, dan asuransi pengiriman bereaksi terhadap risiko. Jika ketegangan meningkat, biaya bisnis naik, dan negara-negara tetangga terdorong mencari penyeimbang baru. Dalam konteks geoekonomi yang lebih luas, kita melihat bagaimana ketegangan perdagangan Tiongkok-Barat membelah pasar dan mendorong negara mencari blok alternatif. Timur Tengah tidak terlepas dari arus besar ini; perang lokal dapat beresonansi dengan pergeseran global.

Agar konkret, berikut daftar dampak yang sering diabaikan ketika fokus hanya pada operasi militer:

• Keletihan cadangan militer yang memengaruhi keluarga, tempat kerja, dan pendidikan anak.
• Kerapuhan bisnis kecil di kota-kota yang dekat area risiko, termasuk sektor jasa dan ritel.
• Tekanan anggaran yang menggeser prioritas dari kesehatan, perumahan, dan transportasi.
• Polarisasi komunitas yang meningkat melalui media sosial, memicu stigmatisasi dan intoleransi.
• Penurunan reputasi internasional yang berdampak pada kolaborasi akademik, budaya, dan investasi.

Daftar ini menegaskan bahwa “ketahanan nasional” bukan hanya kemampuan militer, tetapi kemampuan masyarakat untuk tetap berfungsi, mempercayai institusi, dan mempertahankan harapan. Jika harapan hilang, negara bisa menang dalam pertempuran tetapi kalah dalam kohesi.

Sebagai penutup bagian ini, arah pembahasan berikutnya mengerucut pada pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur: jika perang tidak bisa menghapus aktor politik di Gaza secara total, dan jika diplomasi menuntut kompromi, model tata kelola seperti apa yang realistis tanpa merusak masa depan Israel sendiri?

Skenario kebijakan ke depan: two-state, tata kelola pascaperang, dan pilihan sulit pemerintahan Israel

Di atas meja diplomasi, skenario yang berulang adalah: penghentian perang, pembebasan sandera yang tersisa, perluasan bantuan kemanusiaan, lalu perundingan menuju two-state solution berdasarkan garis 1967 dengan berbagai penyesuaian. Namun, di Israel, konsep itu menghadapi hambatan ideologis dan politik. Banyak partai—baik kanan maupun beberapa unsur di tengah—menolak negara Palestina yang benar-benar berdaulat, terutama terkait Yerusalem Timur, hak kembali pengungsi, dan kontrol keamanan.

Di sisi Palestina, perdebatan juga rumit: siapa yang memerintah Gaza pascaperang, bagaimana integrasi faksi, dan apakah pelucutan senjata mungkin dilakukan tanpa jaminan politik yang konkret. Dalam beberapa proposal internasional, Otoritas Palestina didorong memegang kendali administratif, sementara kelompok bersenjata diminta meletakkan senjata. Namun argumen kontra juga kuat: tanpa “pressure group”, posisi tawar Palestina berisiko makin lemah, terutama jika Israel tetap memegang kontrol keamanan penuh.

Bagi Israel, pilihan kebijakan dapat dipetakan ke tiga jalur besar. Pertama, melanjutkan strategi militer dan tekanan maksimal sampai lawan dianggap menyerah. Jalur ini menyenangkan basis garis keras, tetapi meningkatkan biaya isolasi dan menguatkan radikalisasi di wilayah Palestina. Kedua, gencatan yang dinegosiasikan dengan paket sandera dan bantuan, lalu membuka ruang untuk tata kelola transisi. Jalur ini berpeluang meredakan tekanan global, tetapi bisa memecah koalisi. Ketiga, langkah sepihak—aneksasi terbatas atau kontrol jangka panjang—yang bertujuan “membuat negara Palestina tidak relevan”. Jalur ini mungkin memberi keuntungan politik jangka pendek, namun berisiko memicu krisis legitimasi global dan perlawanan jangka panjang.

Pertanyaannya: apa yang paling rasional jika targetnya keamanan jangka panjang? Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kemenangan militer tanpa horizon politik sering berakhir pada putaran kekerasan berikutnya. Bahkan jika suatu wilayah dilumpuhkan infrastrukturnya, ide perlawanan bisa menemukan bentuk baru. Karena itu, banyak diplomat menekankan “horizon”: peta jalan yang memberi insentif pada de-eskalasi, bukan hanya hukuman.

Di sini, relevan mengingat bahwa dunia sedang bergerak ke fase kompetisi besar yang membuat stabilitas kawasan semakin bernilai. AS ingin fokus ke Indo-Pasifik, Eropa dibebani krisis internal, sementara negara-negara kawasan mencari diversifikasi mitra. Jika Israel terus terseret konflik tanpa akhir, ia bisa menjadi beban strategis bagi sekutu, bukan aset. Pada saat bersamaan, negara-negara Timur Tengah akan mempererat kerja sama dengan kekuatan lain jika merasa Washington tidak mampu memaksakan stabilitas. Logika inilah yang membuat isu Palestina kembali dipandang sebagai “kunci” untuk membuka normalisasi regional yang lebih luas.

Untuk memahami bagaimana tekanan domestik sering memaksa negara mengubah kebijakan, kita bisa melihat analogi dari tempat lain: ketika krisis sosial memuncak, pemerintah kerap mengambil langkah yang sebelumnya dianggap mustahil. Debat publik tentang toleransi, misalnya, menunjukkan bagaimana masyarakat berusaha menjaga kohesi ketika tensi meningkat; salah satu contoh diskursus sipil dapat dibaca pada diskusi toleransi beragama di Semarang. Meski konteksnya berbeda, pesan intinya sama: kohesi sosial adalah modal kebijakan, dan ia mudah habis jika elite terus memperuncing perbedaan.

Di Israel, jalur keluar tidak hanya ditentukan oleh peta diplomasi, tetapi juga oleh kesiapan politik domestik untuk menerima kompromi. Jika pemilihan menghasilkan koalisi yang lebih moderat, ruang negosiasi bisa terbuka. Jika sebaliknya, garis keras menguat, maka strategi kontrol jangka panjang akan dominan, dengan biaya internasional yang meningkat. Pertanyaan retoris yang sering muncul di ruang publik adalah: apakah Israel ingin “menang hari ini” atau “aman besok”?

Bagian paling sulit adalah mengubah insentif. Selama aktor politik memperoleh keuntungan elektoral dari eskalasi, konflik cenderung berulang. Karena itu, tekanan publik—melalui unjuk rasa, perubahan opini, dan akuntabilitas—menjadi variabel penentu. Insight terakhirnya: masa depan kebijakan Israel akan ditentukan oleh pertarungan antara logika kekuasaan jangka pendek dan kebutuhan stabilitas jangka panjang, dan pertarungan itu sedang berlangsung di parlemen maupun di jalanan.